UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN …
Hukum Tenaga Kerja | Pengetehuan Hukum Tenaga Kerja di ... Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu . Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak … BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN A. … Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.1 Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia Undang-undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Makhkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003) Undang-undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara … UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA … undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* ) (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* ) (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sipuu.setkab.go.id Created Date: 11/28/2017 2:29:21 PM jdih.kemnaker.go.id
Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini ARTIKEL KETENAGAKERJAAN: KUMPULAN PERATURAN … Ø Dari aspek hukum perdata, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 ayat 4 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasukperjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causa-nya harus halal Undang-Undang Ketenagakerjaan - Jam Kerja, Jaminan Sosial ... Indonesia Bandingkan - Cek Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dan negara lain di Asia Cuti Berbayar di Indonesia; Lebih New - Wages in Context in the Garment Industry in Asia Latest insight - May 5, 2016. Dikarenakan belum ada manifesto terbaru dari kedua kubu, kita dapat pelajari dahulu janji kerja kedua kandidat presiden dan Undang-undang Ketenagakerjaan Edisi Terbaru (cover Baru) Buku Undang-undang Ketenagakerjaan Edisi Terbaru (cover Baru) karya Tim Fokusmedia. UU RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANUU RI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUHPPRI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003. TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PILKADA.pdf undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa displaying uu no. 1 tahun 2015 tentang pilkada.pdf.
