ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM
Penetapan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik ... Penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Artinya, penetapan kode etik hanya dapat diakui ketika diputuskan dalam musyawarah atau rapat bersama yang melibatkan anggota dari struktur organisasi terkait, berdasarkan bidang masing-masing. Contoh: PGRI menaungi guru-guru, memiliki kode etik … Kode Etik Polisi Indonesia (POLRI) | KONSULTAN HUKUM ... - Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN … Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan Ulasan lengkap : Tata Cara Sidang Kode Perilaku Jaksa
PERATURAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN … Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. 4. Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN … Pelaksanaan kode etik dalam menjalankan jabatan notaris dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia dalam kenyataannya fungsi pengawasan oleh Dewan Kehormatan tidak optimal. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesi notaris, (2) (PDF) PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU …
Oct 20, 2017 · Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. [2] Jika Jaksa Melanggar Kode Perilaku Jaksa Ulasan lengkap : Sudah Dijatuhi Sanksi Etik, Apakah Jaksa ... Oct 09, 2014 · Kode Etik Jaksa atau yang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa (“Peraturan Jaksa 67/2007”) dikenal sebagai Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan KODE ETIK APOTEKER INDONESIA DAN IMPLEMENTASI - … • Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar prilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Implementasi - Jabaran Kode Etik : Sumpah / janji apoteker yang diucapkan seorang apoteker untuk dapat diamal- kan dalam pengabdiannya, harus dihayati dengan baik da Kode Etik Hakim - Pengadilan Agama Bandung
3. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. 4. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar coretan dinding: makalah kode etik kejaksaan Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik … Kejaksaan Republik Indonesia a. berupaya dengan sungguh-sungguh agar Jaksa bawahannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa. b. melaksanakan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Kode Perilaku Jaksa. Jakarta, 12 Juli 2007 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA HENDARMAN SUPANDJI PENJELASAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-067/A/JA/07/2007 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA Kode Etik Advokat - Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN …
